KLIPPING WAWASAN NUSANTARA

Pemerintah Ingin Pembatasan BBM Ditunda
Editor: Erlangga Djumena
Jumat, 11 Maret 2011 | 08:35 WIB
KOMPAS/LASTI KURNIA Kebijakan pembatasan BBM dinilai pakar sebagai jalan pintas untuk memberlakukan harga pasar Internasional di dalam negeri.




JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan BBM sebaiknya ditunda. Berdasarkan rencana awal, program ini seharusnya dilaksanakan pada awal kuartal dua.

Penundaan ini dilakukan karena banyak asumsi makro yang berubah. “Kalau bisa mending dilakukan penundaan mengingat asumsi berubah, maka baik jika dilakukan penundaan,” tuturnya, Kamis (10/3/2011).

Hatta mengatakan, pemerintah inginnya menunda tetapi sekarang ini masih dalam pembahasan pemerintah dengan Komisi VII DPR. ”Ini harus mendapatkan persetujuan dari Komisi VII, tetapi menurut pandangan kita, kalau pandangan kita, timing-nya lebih bagus kita tunda mengingat harga sekarang masih tinggi,” paparnya.

Sekadar catatan, ada beberapa asumsi makro yang melesat dari perkiraan. Berdasarkan data per 7 Maret, rata-rata ICP sudah mencapai 104 dollar AS per barrel, sudah melompat jauh dari target APBN yang mematok 80 dollar AS per barrel. Untuk lifting minyak dari Januari sampai Februari, rata-rata 905.000 sampai 907.000 per barrel, jauh dari perkiraan pemerintah yang menetapkan 970.000 per barrel. “BPH migas harus kendalikan dalam artian jangan sampai terjadi migrasi pengguna pertamax ke premium,” paparnya.

Menurut Hatta, jangan sampai volume BBM sebesar 38,6 juta kiloliter sampai terdongkrak karena dana yang sudah dianggarkan Rp 92,8 triliun untuk subsidi harus dijaga untuk tidak sampai membengkak. “Oleh sebab itu, kalau kita tidak ingin naikkan BBM, kita menginginkan masyarakat harus disiplin, serta pemerintah juga harus disiplin terhadap anggaran,” tuturnya.

Untuk menjaga kuota BBM itu, harus ada pengendalian yang dilakukan oleh BPH Migas. “UU mewajibkan dia untuk menjaga agar orang yang tidak berhak mengonsumsi BBM bersubsidi atau mencegah terjadinya penyelundupan BBM bersubsidi,” ujarnya.

Masalah penundaan itu sendiri, Hatta melihat, bukan hanya faktor inflasi yang menjadi pertimbangan. “Saya tahu ada pemikiran yang mengatakan Juni ke atas adalah bulan deflasi. Memangnya itu saja yang kita pikirkan? Tidak hanya itu, tetapi kita memikirkan sosial ekonomi masyarakat, daya beli masyarakat, dan dampak pada inflasi harus kita hitung semua,” paparnya.

Sementara itu, Plt Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang PS Brojonegoro menyarankan penundaan sebaiknya ditunda sampai semuanya siap dan pada periode inflasi rendah. “Sebaiknya jangan pada periode Mei sampai dengan Agustus karena sudah memasuki bulan Ramadan dan tahun ajaran baru,” katanya. (Bambang Rakhmanto/Kontan)
Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/11/08354315/Pemerintah.Ingin.Pembatasan.BBM.Ditunda



NELAYAN KEKURANGAN PASOKAN BBM
Penulis: Evy Rachmawati | Editor: Tri Wahono
Sabtu, 12 Maret 2011 | 03:05 WIB
Dibaca: 129
Komentar: 0
1

JAKARTA, KOMPAS.com - Kekurangan pasokan bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan di berbagai daerah di Indonesia diperkirakan mencapai satu juta kilo liter. Kondisi ini mempersulit kegiatan operasi perikanan sehingga berpotensi menurunkan produksi perikanan. Karena itu, pemerintah diharapkan segera menambah kuota BBM bersubsidi bagi nelayan.

Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad, usai menghadiri dialog nasional bertema BBM Perikanan, BBM untuk Nelayan , Jumat (11/3/2011), di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta.

Fadel menjelaskan, kebutuhan BBM (solar dan premium) bersubsidi tahun 2011 diperkirakan 2,516 juta KL. Dengan rincian keb utuhan BBM untuk perikanan tangkap 1,955 juta KL dan perikanan budidaya untuk budidaya udang semi intensif 561.000 KL. Akan tetapi, pasokan BBM berdasarkan kuota yang ditetapkan pemerintah hanya sekitar 1,5 juta KL.

"Kekurangan 10-20 persen saja sudah distorsi, apalagi kalau begitu besar. Dampaknya, orang bekerja sulit, tidak bisa ke laut. Di lain pihak, saya menggenjot target produksi perikanan besar-besaran. Sampai sekarang belum ada keputusan, solusinya, saya berpikir sementara pakai gas dulu, tetapi kan sulit. Jadi sementara perlu penambahan kuota BBM," kata dia.

Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan Sudirman Saad menambahkan, usulan penambahan kuota BBM memerlukan data yang akurat. Dengan adanya asosiasi pelaku usaha perikanan dan pengusaha stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan, maka akan diperoleh data akurat sehingga SPDN akan terpenuhi kuotanya.

"Kalau hitungan yang ada sekarang, kebutuhan BBM nelayan 2,5 juta KL, sedangkan yang terealisasi sekitar 1,5 juta KL. Ini berarti ada gap sekitar 1 juta KL. Gap inilah, melalui asosiasi, kami akan mendapat data akurat berapa kebutuhannya dan di mana kebutuhannya untuk disampaikan kepada DPR," kata dia.

Selain menghadapi persoal an pengurangan kuota BBM bersubsidi,nelayan juga kesulitan mendapat BBM karena distribusi yang tidak merata. Saat ini ada sekitar 25 unit SPDN yang mati suri lantaran beberapa hal antara lain, modal pengelola tidak ada, kebutuhan BBM nelayan berkurang karena cuaca ekstrem, dan kurangnya komunikasi dengan PT Pertamina.

Untuk memudahkan distribusi BBM ke nelayan, pemerinta h mendorong pembangunan solar packed dealer nelayan (SPDN) di titik-titik yang diperlukan nelayan. Sebab, jika pasokan BBM terhambat, hal itu akan menyebabkan nelayan harus membeli BBM dengan harga mahal. Padahal biaya pembelian BBM mencapai sekita r 60 persen dari biaya operasional penangkapan ikan.

"Satu SPDN butuh 42 KL per hari, tinggal dikalikan berapa hari. Sekarang ada 228 SPDN . Sampai tahun 2014, berdasarkan road map yang kami susun, diperlukan sekitar 400 SPDN," kata dia menambahkan.

"Karena itu, ke depan kami akan membangun SPDN dengan pola berbeda. Kalau dulu kita hibahkan bantuan dana ke koperasi, kemudian koperasi yang membangun. Sekarang kebijakan keuangan negara kita tidak lagi memungkinkan seperti itu sehingga kami berencana membangun 100 SPDN per tahun lewat mekanisme lelang secara terbuka," kata dia.

Jadi, pemerintah akan membangun 100 SPDN per tahun, lalu pengusaha akan ikut tender sampai terbangun dan keluar izinnya. Pemerintah lalu akan menyerahkan ke masyarakat melalui bupati-bupati lalu dikelola harian, diharapkan diserahkan ke koperasi-koperasi agar masyarakat yang menikmati. "Kami tentu akan mendorong swasta juga, kalau ada swasta berminat maka pemerintah akan prioritaskan," ujarnya .

Untuk memberdayakan nelayan itu rumusnya sederhana, kurangi beban kehidupan dan produksi, BBM sekitar 40 persen kontribusinya terhadap biaya produksi. Sehingga kalau BBM diterima sesuai harga subsidi pasti akan berpengaruh terhadap penghidupannya. Orang miskin di pesisir sekitar 7,5 juta jiwa, Sasarannya yang sangat miskin sekitar 3 juta orang.

"Kebutuhan biaya investasi SPDN per unit sekitar Rp 800 juta, termasuk Delivery Order (DO) 42 KL per hari. Alokasi dana pembangunan SPDN masuk dalam dana alokasi khusus. Rencananya, ada 14 titik yang akan dibangun SPDN tahun 2011 dengan total dana Rp 400 juta sampai Rp 500 juta per titik. Kalau swasta tertarik, kami prioritaskan," kata dia.

Sumber : http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/03/12/03052130/Nelayan.Kekurangan.Pasokan.BBM



PLN MELAYANI TAMBAHAN DAYA GRATIS
Penulis: Evy Rachmawati | Editor: Heru Margianto
Minggu, 6 Maret 2011 | 13:33 WIB
KONTAN/MURADI Pasukan khusus PLN sedang melakukan simulasi penyambungan baru, penggantian isolator, dan pemeliharaan travo di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (10/11/2010).
1


JAKARTA, KOMPAS.com — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menyediakan layanan tambah listrik (tambah daya) gratis bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA yang naik daya ke 1.300 VA atau 2.200 VA. Layanan ini berlaku sejak awal Maret hingga Juni 2011.

Melalui program ini, menurut Manajer Senior Komunikasi Korporat PT PLN Bambang Dwiyanto, dalam siaran pers, Minggu (6/3/2011) di Jakarta, PLN memberi kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati listrik dengan daya lebih besar agar bisa lebih bebas dan nyaman dalam menggunakan listrik untuk berbagai kebutuhan.

Pihaknya memperkirakan, 1 juta pelanggan daya 450 VA dan 1 juta pelanggan daya 900 VA, terutama di Jawa, akan memanfaatkan kesempatan ini. Penambahan daya itu demi kenyamanan pemakaian listrik sekaligus berkontribusi membantu keuangan negara.

Selama ini, PLN mendahulukan melayani penyambungan baru bagi permintaan listrik yang sudah menunggu lama. Kali ini, PLN memberikan kenyamanan penggunaan listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA, terutama pelanggan rumah tangga.

Berdasarkan data pemakaian listrik pelanggan setiap bulan, banyak sekali pelanggan 450 VA dan 900 VA yang pemakaian listriknya tinggi sekali. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya peralatan listrik rumah tangga yang harganya relatif murah.

Sebagai contoh, saat ini di pasaran sudah ada penyejuk ruangan AC yang kebutuhan daya listriknya rendah, harganya terjangkau. Karenanya, tidak heran bila pelanggan 900 VA sudah memakai AC di rumah. Akibatnya, apabila daya listrik yang dipergunakan pelanggan melampaui daya tersambungnya, listrik pun langsung padam.

Kondisi yang demikian, selain mengganggu kenyamanan, juga dapat menyebabkan peralatan listrik tidak bekerja optimal. Solusinya adalah memperbesar daya menjadi 1.300 VA atau 2.200 VA. "Permasalahannya, biaya tambah daya masih dianggap relatif mahal," kata Bambang menambahkan.

Penambahan dari 900 VA menjadi 1.300 VA diperlukan biaya Rp 300.000. Untuk menjadi 2.200 VA, biaya yang diperlukan Rp 975.000. Karena itu, kini PLN membebaskan biaya-biaya tambah daya itu. "Hal ini tentu karena PLN nantinya menambah tambahan pendapatan," ujarnya.

Itu karena harga listrik 1.300 VA atau 2.200 VA lebih tinggi dibandingkan 450 VA atau 900 VA. Tambahan pendapatan ini juga berdampak positif bagi masyarakat karena subsidi listrik yang diberikan pemerintah dapat berkurang dan dialihkan untuk perbaikan sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, dan lainnya.




ADA OPSI HARGA PREMIUM NAIK Rp 500
Editor: Erlangga Djumena
Selasa, 8 Maret 2011 | 07:07 WIB
Dibaca: 9491
Komentar: 17
Kompas.com/Zulkifli BJ ILUSTRASI
1







JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mewaspadai harga minyak dunia yang kini sudah 117,90 dollar AS per barrel. Menghadapi tekanan harga minyak atas anggaran subsidi bahan bakar, pemerintah antara lain mempertimbangkan opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500 menjadi Rp 5.000 per liter.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta kementerian di bawah koordinasi bidang perekonomian untuk mewaspadai harga minyak dunia yang sudah naik 21 persen hanya dalam dua pekan ini. Krisis politik di Libya dan kawasan Timur Tengah yang kaya minyak menjadi pemicunya.

”Presiden meminta mewaspadai kenaikan harga minyak dunia dan implikasinya pada kenaikan harga yang lain. Kami diminta mengendalikan inflasi dalam negeri dan menjaga stabilitas harga,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa seusai rapat terbatas di Istana Negara, Senin (7/3/2011).

Menurut Hatta, setiap kenaikan harga minyak mentah dunia akan berimplikasi terhadap subsidi yang diberikan negara. Walaupun penerimaan negara dari ekspor minyak meningkat, subsidi juga meningkat sehingga membebani APBN.

Mengantisipasi hal itu, pemerintah berupaya meningkatkan produksi minyak untuk mengurangi beban impor minyak. Langkah penghematan dan percepatan diversifikasi energi terus dilakukan, antara lain program geotermal dan pengurangan penggunaan bahan bakar minyak untuk pembangkit listrik. Terakhir, pemerintah berupaya menghemat penggunaan anggaran.

Ketua Tim Kajian Program Pembatasan BBM Subsidi Anggito Abimanyu menambahkan, pihaknya sudah mematangkan sejumlah opsi kebijakan bersifat jangka pendek sebagai bentuk dukungan atas kebijakan yang sudah disiapkan pemerintah.

”Opsinya antara lain menaikkan harga jual BBM subsidi jenis premium untuk domestik Rp 500 per liter, mengupayakan kestabilan harga jual BBM nonsubsidi hingga pada level kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat Indonesia. Opsi terakhir adalah membatasi kuota konsumsi BBM subsidi,” katanya.

Seandainya pemerintah dan legislatif memilih opsi kenaikan harga BBM subsidi, Abimanyu menyarankan ada pengecualian untuk golongan moda transportasi umum. Artinya, kenaikan harga ini hanya untuk kendaraan milik pribadi, jenis sepeda motor dan mobil.

”Hasil kajian tim menunjukkan, dengan menaikkan harga BBM subsidi sebesar Rp 500 per liter, maka akan terjadi penghematan APBN hingga sekitar Rp 15 triliun,” katanya.

Sementara itu, jika pemerintah dan legislatif memilih opsi menjaga kestabilan harga bahan bakar minyak nonsubsidi jenis pertamax, Abimanyu mengatakan, harga jual yang mendekati kemampuan ekonomi rata-rata masyarakat adalah Rp 8.000 per liter. Hal ini didasarkan hasil survei tim pada aspek daya beli masyarakat,

Kemudian kebijakan penjatahan kuota konsumsi premium perlu didukung dengan penerapan sistem kendali terpusat. Penerapannya di lapangan diberlakukan untuk kendaraan umum dan pribadi.

Namun, Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah belum memutuskan opsi apa yang dipilih. Ini karena perlu ada pembahasan dan persetujuan dari DPR terlebih dulu. Pembahasan direncanakan Selasa ini.

Anggota Komisi VII DPR, Romahurmuziy, menilai, jika pemerintah memprediksi harga minyak akan terus naik, maka kenaikan harga BBM bersubsidi tidak terhindarkan. Namun, pemerintah harus tetap jalan dengan pengendalian volume BBM bersubsidi karena itu merupakan perintah Undang-Undang APBN 2011.

Selain itu, pemerintah sebaiknya tidak melakukan penjatahan secara sepihak dan pengalihan secara sepihak kepada merek pertamax karena secara psikis hal itu akan menaikkan inflasi kepada semua pengguna kendaraan bermotor.






MASIH BANYAK GURU YANG BERGAJI 15.000
Selasa, 8 Maret 2011 | 17:01 WIB




Medan, Warta Kota

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD) pada Pasal 14 Ayat 1 huruf a disebutkan, dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum. Namun, sampai saat ini, standar kebutuhan hidup minimum seorang guru belum juga diatur sebagaimana mestinya.

Bahkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, tidak ada satu pasal pun yang mengatur standar penghasilan guru. Padahal, menurut ketentuan penutup UUGD disebutkan, semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan UUGD harus diselesaikan selambat-lambatnya 18 bulan sejak UUGD diberlakukan.

Bagi guru PNS tidak menjadi persoalan karena penghasilannya sudah diatur sama dengan PNS lainnya. Akan tetapi, bagi guru non-PNS, hal itu menjadi salah satu persoalan yang sangat penting dalam upaya memperoleh jaminan penghasilan.

Di Kota Medan, berdasarkan hasil riset Serikat Guru Indonesia Kota Medan, ternyata masih ditemui guru yang bekerja dengan penghasilan Rp 15.000 per jam tatap muka. Maka, jika melihat kembali isi dalam UUGD, beban kerja guru sekurang-kurangnya adalah 24 jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka. Artinya, kalaupun jam mengajarnya sampai dengan 40 jam, penghasilannya sebulan hanya mencapai Rp 600.000.

"Namun, tentu saja, untuk mencapai jam maksimal ini (40 jam), adalah hal yang mustahil bagi seorang guru yang profesional karena tugas guru bukan hanya mengajar tatap muka di depan kelas," Fahriza Marta Tanjung, Sekretaris Serikat Guru Indonesia Kota Medan, saat dihubungi Kompas.com di Medan, Selasa (8/3).

Fahriza mengatakan, angka tersebut sangat tidak sebanding, misalnya, dengan UMK Kota Medan tahun 2010 yang sudah mencapai Rp 1.020.000.

"Bagaimana pula dengan guru yang memperoleh penghasilan sebesar Rp 10.000 per jam tatap mukanya? Itu masih ada di Kota Medan," ujarnya.

Jelas terlihat, kata Fahriza, bahwa penghasilan guru masih lebih rendah dari upah buruh sekalipun. Bahkan, seorang guru, dalam hitungannya, digaji seminggu untuk kerja sebulan. (kompas)




KPPU Awasi Lonjakan Harga Pangan
Warta Kota/Valentino Verry




Jakarta, Warta Kota

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bakal ikut campur tangan dalam pengendalian harga komoditi dengan membentuk tim program pengendalian harga pangan.

Beberapa komoditi pangan yang sensitif terhadap gejolak harga seperti beras, minyak goreng, mi instan dan tepung terigu menjadi objek pengawasan tim KPPU yang baru terbentuk tiga minggu ini.

"Kami menjaga agar gejolak harga pangan bisa dihindari yang ujung-ujungnya untuk menghindari persaingan yang tidak sehat di tingkat para pelaku usaha," ujar Ketua KPPU M. Nawir Messi.

Salah satu fokus KPPU adalah mengawasi harga beras, di mana kini pasokan global kian menipis. Sebelumnya Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) malah menargetkan produksi gabah tahun ini bisa naik 5% sebanyak 70,01 juta ton dibanding tahun 2010.

Namun ternyata, KPPU melihat bahwa kondisi di lapangan terlihat bahwa ancaman hama wereng membuat target Kementan itu bakal sulit tercapai. "Di Jawa Timur sekitar 90% tanaman padi sudah coklat," ujarnya.

Untuk itulah menurut Nawir, regulasi pemerintah seperti kebijakan impor beras dan waktu pelaksanaan impor yang tepat, harus dibenahi agar gejolak harga pangan bisa ditanggulangi. "Selain itu, kita pun harus mengawasi disparitas harga di petani dan di level ritel agar tercipta perekonomian yang berlandaskan keadilan," ujarnya.

Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengakui, Pemerintah memang harus mengelola kiriman impor lebih baik agar tidak kesulitan mencukupi stok pangan di dalam negeri. Sebab, tidak hanya Indonesia yang membutuhkan impor pangan.

Makanya, pemerintah berusaha menambah kapasitas produksi agar bisa menutupi kebutuhan pangan dalam negeri. "Seperti mendorong pembibitan dan memperbaiki infrastruktur pertanian seperti sistem irigasi," ujar Mahendra. (kontan)



BULOG SERAP 117.00 TON BERAS HINGGA AWAL MARET
Limbang Riwe
Dibaca : 38 kali | Komentar: 0






Palmerah, Warta Kota

Awal Maret ini, Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) baru menyerap 117.000 ton beras. Penyerapan ini baru sekitar 3% dari target Bulog tahun ini.

Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso mengakui, penyerapan beras tersebut masih sangat kecil. Dia beralasan, masa panen belum merata.

Cuma, Sutarto tetap optimis bisa mengejar target penyerapan beras tahun ini. "Kalau Bulog, berapapun produksi yang dihasilkan dari masyarakat dan sesuai dengan ketentuan pasti akan dibeli," katanya, Rabu (9/3).

Bulog menargetkan bisa menyerap 400.000 ton beras pada masa panen raya kali ini. Namun, Sutarto mengatakan, bila pihaknya tidak akan membatasi penyerapan beras bila hasil panen berlimpah ruah. (kontan)
Sumber : http://www.wartakota.co.id/detil/berita/41311/Bulog-Serap-117.000-Ton-Beras-Hingga-Awal-Maret


presiden didesak "RESHUFFLE" MENDIKNAS
Penulis: M.Latief | Editor: Latief
Selasa, 8 Maret 2011 | 12:14 WIB
Dibaca: 7731
Komentar: 55
Iwan Setiyawan/Kompas Images Mendiknas Mohammad Nuh
1






JAKARTA, KOMPAS.com - Berjalannya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selama 1,5 tahun dirasa sudah cukup untuk melakukan evaluasi kabinet, khususnya terhadap kinerja Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh. Momentum evaluasi koalisi dan evaluasi kabinet yang dilakukan Presiden adalah momentum tepat ditengah harapan publik yang begitu kuat terhadap Pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat khususnya di bidang pendidikan.
Kami mendesak Presiden juga mereshuffle Mendiknas karena gagal mewujudkan pendidikan berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat.
-- Slamet Nur Achmad Effendy

Demikian diungkapkan Ketua Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah Slamet Nur Achmad Effendy dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (8/3/2011). Siaran pers tersebut berisi rangkuman hasil diskusi 'Evaluasi Kementrian Pendidikan Untuk Indonesia Lebih Baik’ yang digelar Senin (7/3/2011) di Jakarta oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah.

Slamet mengungkapkan, pemerintah dianggap telah gagal memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak, murah, serta berkualitas.

"Untuk itu kami mendesak Presiden juga me-reshuffle Menteri Pendidikan Nasional karena gagal mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat," kata Slamet.

Ia menuturkan, ada tiga indikator penting untuk menilai kegagalan Mendiknas Mohammad Nuh dalam memimpin Kementrian Pendidikan Nasional. Indikator pertama adalah merosotnya Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia.

Seperti yang juga dilansir di Harian Kompas dan Kompas.com, pada 2010 lalu Indeks Pembangunan Pendidikan Indonesia masih berada di peringkat 65. Tahun ini, berdasarkan data Education For All Global Monitoring 2011 oleh UNESCO dari 127 negara di dunia, Indonesia merosot di posisi 69. Selain itu, kecenderungan angka putus sekolah di Indonesia juga semakin meninggi.

Kedua, lanjut Slamet, Mendiknas menerbitkan Permendiknas No 24 tahun 2010 terkait hak suara Mendiknas dalam pemilihan rektor. Mendiknas, dengan menggunakan kewenangannya, membuat peraturan tersebut agar bisa mengintervensi proses pemilihan dan memberikan pada calon yang tentunya tidak dipilih oleh suara senat universitas.

"Maka, proses demokrasi kampus telah dinodai oleh Mendiknas dengan adanya peraturan tersebut," tutur Slamet.

Adapun indikator ketiga adalah masih dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tahun ini. Padahal, kata dia, masyarakat telah mendesak Mendiknas untuk mematuhi keputusan kasasi MA terkait UN, bahwa Pemerintah dinilai telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap warga negaranya, serta segera memenuhi janjinya akan meninjau kembali keberadaan UN.

"UN telah menjadi kepentingan penguasa sehingga memangkas hak pelajar, bukan menjadi basic need para pelajar, bahkan pelaksanannya carut-marut karena mengajarkan kecurangan secara sistematis dari tingkat sekolah sampai birokrasi (dinas pendidikan)," tegas Slamet.
Sumber : http://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/1214196/Presiden.Didesak.Reshuffle.Mendiknas



PETANI TERIAK,KOK HARGA GARAM LEBIH MURAH DARI TARIF PARKIR??
Jumat, 11/03/2011 12:25 WIB
Ade Irawan - detikFinance

Jakarta - Para petani garam merasa harga garam saat ini sangat rendah. Mereka meminta harga patokan penjualan garam dinaikan oleh pemerintah dari Rp 320 per kg menjadi Rp 1.000 per kg.

"Masak ada barang konsumsi harganya Rp 300 perak (per kg), itu masih di bawah tarif parkir lima menit," kata Direktur Utama PT Garam Slamet Untung Irridenta di kantor kementerian perindustrian, Jumat (11/3/2011).

Slamet menuturkan sangat memahami permintaan para petani garam yang saat ini sangat terdesak. Ia berharap Kementerian Perdagangan selaku regulator yang menetapkan harga garam bisa mendengar aspirasi para petani garam.

"Ketetapan SK menteri perdagangan mengenai harga garam, perlu sangat perlu ditingkatkan, usulan garam menjadi Rp 1.000 per kg, karena harga sekarang masih tidak layak," katanya.

Sementara itu ketua umum Asosiasi Petani Garam Seluruh Indonesia Syaiful Rahman mengatakan pemerintah harus mengapresiasi petani garam dengan menaikan harga garam sampai dengan Rp 1.000 per kg.
Kenaikan harga tersebut sebagai bentuk dukungan untuk target swasembada garam di 2014 nanti.

"Harga Rp 320 per kg harus dinaikan menjadi Rp 1000 per kg guna menyemangati produksi garam," katanya.
Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2011/03/11/122406/1589438/1036/petani-teriak-kok-harga-garam-lebih-murah-dari-tarif-parkir




Pemerintah Janji 'Terangi' Wilayah Indonesia Timur
Akhmad Nurismarsyah - detikFinance

Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh berjanji pemerintah bakal fokus untuk mengaliri listrik ke wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dikatakan Darwin saat ini masih ada 19 juta rumah tangga di Indonesia Timur yang sampai saat ini belum dialiri listrik. Meskipun rasio elektrifikasi saat ini sudah di kisaran 67%.

"Hal tersebut menunjukkan, terdapat sisa sebesar 19 juta-an penduduk belum dapat menikmati listrik di Indonesia," kata Darwin usai acara penandatanganan perjanjian jual beli listrik panas bumi antara pihak PLN dengan Pertamina dan PT Westindo Utama Karya di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (11/3/2011).

"Papua, NTT, dan sebagainya menjadi fokus kita untuk kembangkan listrik. Maka itu, semoga rasio elektrifikasi bisa meningkat menjadi 70% dan mereka bisa dapat listrik," tambah Darwin.

Darwin mengatakan, wilayah Indonesia Timur kaya akan sumber daya alam namun masih banyak yang belum teraliri listrik. Hal ini berbeda denga daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia Barat.

"Mereka adalah kaum dhuafa energi, elektrifikasinya rendah. Maka itu dengan adanya pengembangan pembangkit listrik panas bumi ini, saya mengharapkan agar rasio elektrifikasi dapat meningkat," ucapnya.

Selain itu, Darwin juga sempat mengatakan dengan pengembangan listrik berbasis energi terbarukan, diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan bahan bakar minyak (BBM) serta pengurangan emisi karbon semakin membaik.

"Sekarang ini alokasi penggunaan BBM di PLN masih sebanyak 20%. Dengan adanya pengembangan panas bumi ini semoga bisa berkurang menjadi 19%," kata Darwin.
Sumber : http://www.detikfinance.com/read/2011/03/11/170949/1589767/1034/pemerintah-janji-terangi-wilayah-indonesia-timur




TREN BATIK MADURA MEMUDAR
adeko e wilson
Dibaca : 116 kali | Komentar: 0






Pamekasan, Warta Kota

Motif batik tradisional Madura, Jawa Timur, bisa punah, jika para perajin dan pengusaha batik tergiur mengikuti tren motif batik "soft", yakni motif batik yang cenderung diminati pasar akhir-akhir ini.

"Motif batik dengan warna dan tulisan yang ’soft’ akhir-akhir ini memang yang paling banyak diminati oleh konsumen batik tulis," kata pengusaha batik asal Pamekasan, Madura, Surayya Salla kepada ANTARA, Jumat (25/2).

Motif batik ini, kata dia, merupakan jenis motif batik yang sudah tidak membedakan etnik antara satu daerah dengan daerah lain. Seperti motif batik tulis Madura, Solo dan Yogyakarta. "Artinya motif batik tulis ’soft’ ini sudah lintas daerah dan lintas etnik," terang Surayya.

Disatu sisi, sambung dia, keinginan pasar yang seperti itu memang cenderung menguntungkan, karena para pedagang dan perajin batik memiliki kesempatan yang sama untuk memasarkan hasil kerajinannya. Namun disisi lain, identitas daerah cenderung punah.

Padahal, kata Surayya yang juga aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) ini, batik, khususnya batik tulis bukan hanya hanya kerajinan semata, namun juga merupakan karya seni dan hasil kreasi budaya anak bangsa.

"Jika identitas daerah hilang, seiring dengan kecenderungan pasar global yang diinginkan para konsumen batik, maka nilai budaya juga akan luntur," ucap Surayya.

Oleh karenanya, sebagian perajin yang masih memiliki kepedulian mempertahankan identitas etnik daerah, kini tetap berupaya memasukkan identitas daerah terhadap motif batik yang mejadi keinginan pasar akhir-akhir ini.

"Kalau kami tetap berupaya memasukkan sedikit motif batik Madura dengan menambah gambar bunga berwarna terang seperti ini," paparnya sambil menunjuk jenis unsur bunga yang menurutnya sebagai identitas etnik batik tulis Madura.

Batik bermotif "soft" yang kini menjadi kecenderungan permintaan pasar, sebenarnya merupakan fase ketiga dalam pasaran dunia batik di Indonesia dan dalam skala internasional.

"Tren awal itu batik tulis itu semikontemporer, lalu motif batik kontemporer dan kini ke motif batik ’soft’," katanya, menambahkan.

Menurut Surayya batik tulis Madura, sebenarnya memiliki beragam motif, bahkan mencapai seratus motif batik lebih. Antara lain motif "sekar pote", "sekar mangkok", "bing-tabing", dan "sekar jagat".

Namun dari ratusan motif batik itu, yang paling banyak diminati oleh konsumen ialah motif batik "sekar jagat". "Soalnya semua gambar bungan ada pada motif batik ’sekar jagat’ ini. Namanya juga jagat, artinya semua jenis," ucap Surayya, menjelaskan. (ant/ce1)
Sumber : http://www.wartakota.co.id/detil/berita/40339/Tren-Batik-Madura-Memudar



SUMBER :
www.kompas.com
www.wartakota.co.id
www.detik.com